Connect with us

Kaltara

PT KMJ Diminta Priirotaskan Rekrut Naker Lokal

Published

on

Dr H Irianto Lambrie Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie meminta kepada PT Karya Mineral Jaya (KMJ) untuk dapat memberdayakan tenaga kerja lokal jika perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan methanol itu resmi beroperasi

Pasalnya, sumberdaya manusia yang ada di Kaltara mampu untuk bersaing dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian khusus, gubernur meminta agar tenaga kerja lokal dilibatkan. Meski demikian, tenaga kerja lokal juga harus dibekali dengan skill yang memadai. “Saya minta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dapat membuat program peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang tenaga kerja, agar daya saing masyarakat Kaltara dapat terus meningkat pesat,”kata Irianto, saat memimpin pertemuan dengan PT KMJ di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/3).

Pada dasarnya, pihak perusahaan menyetujui itu meski tetap harus ada kualifikasi. Khususnya, terkait jumlah yang harus proporsional. Tidak hanya itu, saat perusahaan itu beroperasi juga harus ada transfer ilmu atau keahlian. Jadi nantinya, sambil bekerja, tenaga kerja kita bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para investor. “Ini untuk membangun daya saing tenaga kerja kita,” bebernya.

Diungkapkan Gubernur, dari rencana penyerapan tenaga kerja yang dipaparkan PT KMJ, diketahui bahwa untuk tenaga lokal selama 4 tahun proyek berlangsung akan terserap sekitar 3 ribu orang. Ini meliputi 1.000 orang teknisi proyek, dan 2 ribu orang pendukung kebutuhan hidup tenaga pelaksana proyek. Sementara saat kilang methanol beroperasi, PT KMS akan mempekerjakan sebanyak 125 orang tenaga kerja lokal sebagai teknisi dan operator, 125 orang tenaga bantuan (labor supply), dan 800 tenaga kerja pendukung kebutuhan hidup para pekerja dan labor supply. “Ini merupakan multiplier effect yang bakal diterima masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal mengatasi pengangguran,” urai Gubernur. Sebagaimana diketahui, wilayah operasi PT KMS di Pulau Bunyu, Kaltara.

PT KMJ juga bakal mengeluarkan total biaya investasi sekitar USD 679 juta. Dengan investasi sebesar itu, PT KMJ menaksir feedstock yang diperoleh dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun sebesar 90 MMSCFD natural gas dari Wilayah Kerja (WK) Nunukan. Suplai gasnya berasal dari Badik, dan West Badik, juga WK Nunukan, dengan target aliran gas sekitar kuartal ke-3 2023 (commisiong pada kuartal ke-4 2023). “Produksinya ditargetkan 1 juta ton per tahun atau sekitar 3 ribu ton per hari untuk methanol,” papar Gubernur.

Soal perizinan, pembangunan kilang methanol di Pulau Bunyu itu membutuhkan waktu 3-4 tahun. Saat ini PT KMJ tengah berproses kelengkapan perizinan. Gubernur mengungkapkan, Pemprov akan memberikan izin itu 2 x 24 jam. “Setelah itu, pihak perusahaan akan melakukan pengurusan izin lainnya, termasuk izin lokasinya,” urai Irianto. Saat ini, PT KMS telah memegang izin usaha sementara dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Selain itu, juga telah dilakukan market feasibility study dan preliminary feasibility study.

Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi No. 1/1/IUSPO.ESDM3J/II/2019, tertanggal 25 Februari 2019 itu, kata Gubernur diterbitkan dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha pengolaha sesuai ketentuan yang berlaku. “Izin usaha sementara ini, masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Perpanjangan itu dapat diaplikasikan apabila semua persyaratan kelengkapan dapat dipenuhi paling lambat 26 April 2016,” tutup Gubernur. * min.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kaltara

Usai Debat, Pjs Gubernur Persilakan Masyarakat Tentukan Pilihan

Published

on

By

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi saat menghadiri debap publik ketiga Pilgub/Pilwagub Kaltara

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi menghadiri debat publik ketiga Pilgub/Pilwagub Kalimantan Utara yang dilangsungkan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Bulungan, Senin (30/11/2020).

Teguh menilai, dari debat pertama hingga debat ketiga, selalu menghadirkan tema-tema aktual pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi).

Ia pun meminta masyarakat untuk bebas menentukan pilihannya berdasarkan program kerja dan visi misi yang ditawarkan tiga pasangan calon.

“Pilihan yang ada di hati nurani masyarakat pemilih, perlu dibuktikan dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara masing-masing pada Rabu 9 Desember mendatang,” sebutnya.

Ia menekankan pula agar masyarakat, penyelenggara, tim sukses, dan seluruh stakeholder meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

“Kita ingin pilkada Kalimantan Utara sukses, damai, berintegritas, partisipasi pemilih yang tinggi, serta aman dari Covid-19,” sebutnya.

Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat di provinsi bungsu ini untuk senantiasa bersuka cita menyambut pesta demokrasi lokal ini. Pilkada ia harapkan menjadi ajang persatuan, bukan ajang permusuhan dan ujaran kebencian.

“Beda pilihan tidak mesti memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah cukup baik di Kalimantan Utara. Sebaliknya pilkada adalah media pemersatu dan akses untuk melahirkan pemimpin yang membawa masyarakat Kalimantan Utara mewujudkan cita-cita otonom pemekaran daerah ini,” sebutnya.

Ia juga mengapresiasi penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menjalankan tahapan pilkada sejauh ini dengan baik dan berintegritas.

“Kepada aparat keamanan TNI/Polri, saya juga berterimakasih dan memberi apresiasi yang tinggi. Semoga keamanan Kalimantan Utara tetap terjaga hingga selesainya pilkada dan terpilihnya kepala daerah yang definitif hasil pilkada 2020 ini,” kata Teguh. * rud.

Continue Reading

Kaltara

Pjs Gubernur Optimistis Prodi Kedokteran Atasi Minimnya Dokter di Kaltara

Published

on

By

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi dalam Seminar Kesehatan Urgensi Pembukaan Program Studi Kedokteran di Tengah Pandemi Covid-19 secara daring

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara mendukung penuh pembukaan Progam Pendidikan (Prodi) S1 Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan yang direncanakan Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan, Prodi S1 Kedokteran bisa menjadi solusi tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan minimnya tenaga kesehatan khususnya dokter di Kalimantan Utara.

“Provinsi ini masih sangat terbatas jumlah dokternya. Apalagi provinsi perbatasan ini perlu banyak tenaga untuk menjangkau wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman. Kita memang ada program ‘Dokter Terbang’, tetapi belum bisa menjangkau seluruh Kalimantan Utara,” kata Teguh Setyabudi dalam Seminar Kesehatan Urgensi Pembukaan Program Studi Kedokteran di Tengah Pandemi Covid-19 secara daring, Senin (30/11/2020).

Dan di tengah pendemi COVID-19 ini, selain masalah ketersediaan ruangan pelayanan di rumah sakit rujukan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi objek penting.

“Namun demikian di luar pandemi COVID-19 pun, tenaga kesehatan masih sangat terbatas. Kita berharap dibukanya Prodi Kedokteran akan menambah jumlah tenaga kesehatan di provinsi ini,” sebutnya.

Letak geografis Kalimantan Utara juga membuat jangkauan pelayanan belum merata. Oleh karenanya, Prodi Kedokteran diharapkan segera berjalan dan menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat langsung ditugaskan di daerah-daerah. Ini harapan besar bagi kita semua, seluruh masyarakat, dan pemerintah daerah di Kalimantan Utara,” sebutnya.

Untuk mewujudkan pembukaan Prodi Kedokteran lanjutnya, diperlukan komitmen dan keseriusan bersama antara UBT dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

“Di UBT sudah ada Fakultas Ilmu Kesehatan yang mencakup Kebidanan, dan Keperawatan yang masing-masing sudah bergelar S1. Terkait infrastruktur, UBT sudah memiliki laboratorium terpadu,” sebutnya.

Teguh mengatakan, Pemprov Kalimantan Utara juga bisa menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menjadi RS Pendidikan.

“Di Kalimantan Utara juga sudah banyak dokter S2 yang bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa. Ditambah lagi juga telah melakukan MoU dengan Unhas, Unmul, dan UNAIR, dan lainnya membuat dosen yang ada bisa berbagi melakukan pembinaan di prodi tersebut. Saya optimis UBT bisa memiliki prodi kesehatan secepatnya,” sebutnya.

Prodi tersebut kata Teguh selain sangat strategis untuk kemajuan UBT sendiri juga memiliki peran serta pembangunan yang sangat strategis bagi Kalimantan Utara khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari sisi bidang * rud. kesehatan.

Continue Reading

Kaltara

Kawasan Perbatasan Masih Jadi Priorita

Published

on

By

Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Dr Teguh Setyabudi mengungkapkan pengembangan kawasan perbatasan masih menjadi prioritas. Karena itu, ia mengumpulkan Camat dari wilayah perbatasan guna mengetahui perkembangan wilayah beranda terdepan NKRI ini pada Senin (30/11/2020) di Gedung Gadis, Jl Rambutan.

“Sebagaimana diketahui, Kaltara menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tak ayal, julukan sebagai batas negara selalu melekat di provinsi bungsu ini,”kata Teguh saat membuka Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara.

Sebagai beranda terdepan, kata Teguh, sudah seharusnya daerah perbatasan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga peningkatan sumber daya manusia di perbatasan. “Kita sudah melihat infrastruktur jalan yang terbangun di Krayan, ini salah satu bukti pemerintah hadir di sana, termasuk penyeragaman BBM satu harga yang sudah berjalan,”lanjutnya. Selain itu, perihal pertahanan dan keamanan juga harus diperhatikan dengan waspada mengingat berbatasan langsung dengan negara lain. Artinya, arus lalu lintas orang ke Malaysia juga harus menjadi perhatian serius.

“Karena itu, nawacita yang sudah ditetapkan pada periode lalu harus diupayakan. Program nawacita tentu masih menjadi perhatian kita bersama walau sudah berganti periode, jangan samapi apa yang diupayakan selama ini terhenti,”terangnya.

Karena itu, melalui rakor perbatasan ini ia berharap partisipasi masyarakat dalam membangun perbatasan dapat digambarkan melalui kegiatan yang tepat guna dan sasaran. Sehingga kualitas infrastruktur dasar di wilayah tersebut dapat diwujudkan. “Ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”jelasnya.

Teguh mengungkapkan, selama ini instansi terkait juga telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satunya melakukan koordinasi dengan bagian perbatasan pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Koordinasi ini dilakukan agar mengetahui permasalah yang terjadi di perbatasan. “Tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sadar bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun harus ada dukungan dari masyarakat, lembaga dan dunia usaha,”bebernya.

Pasalnya, melalui sinergitas tersebut, perlu dilakukan analisa permasalah pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga Pemprov Kaltara memiliki data valid yang dapat dipertanggung jawabkan secara empiris. Data tersebut pula yang akan menjadi pegangan gubernur untuk dilaporkan kepada Presiden RI tentang keadaan daerah perbatasan. “Sehingga nantinya, kita berharap pemerintah pusat juga memprioritaskan program pembangunan di daerah perbatasan Kaltara. Seperti yang kita rasakan saat ini,”tuntasnya. * min.

Continue Reading

Trending