Connect with us

Kaltara

Jalan Tembus Malinau = Krayan Segera Rampung

Published

on

TANJUNG SELOR – Sebagai salah satu upaya pemerintah membuka keterisolasian wilayah, adalah dengan membangun jalan. Seperti yang dilakukan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah kini tengah membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat.
Jalan dari Malinau hingga Krayan (Kabupaten Nunukan) salah satunya. Pembangunan jalan ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang disampaikan langsung oleh Gubernur Dr H Irianto Lambrie dalam beberapa kali kesempatan pertemuan nasional. Termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
“Alhamdulillah, usulan itu (jalan Malinau – Krayan) diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sudah 85 persen yang terbuka jalannya. Insya Allah, tahun ini jalan Malinau – Krayan sudah terhubung dan bisa fungsional,” kata Gubernur.
Diungkapkan, jalan Malinau – Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah. Akhir tahun lalu, Gubernur secara langsung telah meninjau langsung progres yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga melalui BPJN XII tersebut. Meski belum bisa dilalui, hingga kini progress pembangunan terus berjalan.
Gubernur mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, maupun BPJN XII Balikpapan, saat ini jalur tersebut sudah tembus, dan tinggal dilakukan pembenahan untuk fungsional. “Kalau ke Krayan (dari Malinau) sudah tembus secara pekerjaan, hanya saja untuk fungsional perlu dibenahi. Saat ini persentase sudah sekitar 85 persen. Jadi tinggal diselesaikan sekitar 15 persen lagi, untuk fungsionalnya,” kata Irianto.
Sesuai progres yang diinformasikan kepadanya, akhir 2019 ini, ditargetkan sudah bisa fungsional. Pemprov sendiri akan terus mendesak kementerian agar pekerjaan sesuai target, sehingga masyarakat perbatasan bisa mulai merasakan dampaknya.
“Kita selalu dan akan menagih terus kepada Kementerian PUPR, khususnya di Bina Marga untuk akhir tahun 2019 ini bisa fungsional. Itu yang kita harapkan, karena janjinya Kementerian PUPR kan fungsional tahun ini,” tegasnya.
Direncanakan, ketika sudah fungsional, akan di lakukan uji coba dengan melakukan perjalanan offroad. Namun belum bisa dipastikan, apakah menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. “Apakah nanti sudah fungsional akan kita nilai dengan cara melakukan offroad,” sebut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna.
//GRAFIS\\
Tak hanya sepenuhnya dianggarkan dari pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Kaltara, lanjutnya, juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut. Yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi. Dengan demikian, jalan koridor yang dibangun, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kecamatan. “Sudah ada memang ruas jalan-jalan provinsi yang membentuk dan konektivitaskan kecamatan-kecamatan di sana (perbatasan). Dan ada juga kantong-kantong ekonomi dibuat,” imbuh Suheriyatna.
Melihat kondisi topografisnya, membangun jalan ke perbatasan hingga fungsional, menurutnya, memiliki banyak tantangan. “Makanya minimal harus fungsional dulu. Tapi bukan fungsional saja kemudian sudah selesai dan tidak ada anggaran lagi. Secara bertahap akan terus berlanjut. Jadi tetap ada anggarannya, untuk diturunkan gunungnya, dibuat jembatannya, dan diaspal, kemudian dibuat tikungan yang layak. Termasuk daerah yang tadinya banjir dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi memang begitu biasanya kerja-kerja PU (bertahap),” lanjutnya.
Sementara itu, informasi lain dari BPJN XII Balikpapan menyebutkan, total panjang jalan perbatasan yang akan dibangun oleh pemerintah sekitar 962,91 kilometer (Km). Hingga kini, sudah 821,86 Km jalan yang telah terbuka dan menyisahkan 141,05 Km yang belum terbuka (masih hutan).
“Jalan yang sudah terhubung memang masih didominasi oleh jalan tanah, namun sudah ada juga beberapa segmen yang telah beraspal,” kata Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere.
Secara garis besar, imbuhnya, pembangunan jalan di perbatasan dibagi atas 2 ruas. Yakni, ruas Jalan Paralel Perbatasan yang menghubungkan Long Boh hingga Malinau, dan ruas Jalan Akses Perbatasan yang menghubungkan Malinau hingga Long Midang dan Mansalong sampai di Tau Lumbis, Nunukan.
Kemudian, ruas jalan paralel perbatasan sendiri, terdiri dari 3 ruas utama. Yaitu Ruas jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang, Long Nawang-Long Pujungan, dan Ruas jalan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau, dengan total panjang ketiga ruas jalan ini yaitu 603,91 km.
“Kondisi tahun 2018 akhir sudah 4,00 km yang berupa agregat, 483,61 km berupa jalan tanah yang bisa dilewati namun di beberapa segmen jalan sulit dilewati saat musim hujan, dan sisanya 114,00 km belum terbuka (kondisi hutan),” ungkapnya.
Sedang jalan akses perbatasan, sebutnya, dibagi dalam 3 ruas jalan ruas. Antara lain, ruas jalan Malinau hingga Long Semamu, Long Semamu menuju Long Bawan hingga Long Midang, dan ruas jalan Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang ruas jalan ini yaitu 359,00 Km. “Akhir tahun 2018 tercatat sepanjang 212,24 km masih berupa jalan tanah, 33,25 km sudah beraspal dalam kondisi beragam, dan 27,05 km sisanya masih belum terbuka (kondisi hutan),” imbuh Refly.
Diungkapkan pada 2019 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 719.617.450.000 untuk melanjutkan kegiatan penyelanggaraan jalan perbatasan di Kaltara. Terdiri dari pembangunan jalan dan pemeliharaannya, serta pembangunan jembatan. * min.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kaltara

Usai Debat, Pjs Gubernur Persilakan Masyarakat Tentukan Pilihan

Published

on

By

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi saat menghadiri debap publik ketiga Pilgub/Pilwagub Kaltara

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi menghadiri debat publik ketiga Pilgub/Pilwagub Kalimantan Utara yang dilangsungkan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Bulungan, Senin (30/11/2020).

Teguh menilai, dari debat pertama hingga debat ketiga, selalu menghadirkan tema-tema aktual pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi).

Ia pun meminta masyarakat untuk bebas menentukan pilihannya berdasarkan program kerja dan visi misi yang ditawarkan tiga pasangan calon.

“Pilihan yang ada di hati nurani masyarakat pemilih, perlu dibuktikan dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara masing-masing pada Rabu 9 Desember mendatang,” sebutnya.

Ia menekankan pula agar masyarakat, penyelenggara, tim sukses, dan seluruh stakeholder meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

“Kita ingin pilkada Kalimantan Utara sukses, damai, berintegritas, partisipasi pemilih yang tinggi, serta aman dari Covid-19,” sebutnya.

Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat di provinsi bungsu ini untuk senantiasa bersuka cita menyambut pesta demokrasi lokal ini. Pilkada ia harapkan menjadi ajang persatuan, bukan ajang permusuhan dan ujaran kebencian.

“Beda pilihan tidak mesti memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah cukup baik di Kalimantan Utara. Sebaliknya pilkada adalah media pemersatu dan akses untuk melahirkan pemimpin yang membawa masyarakat Kalimantan Utara mewujudkan cita-cita otonom pemekaran daerah ini,” sebutnya.

Ia juga mengapresiasi penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menjalankan tahapan pilkada sejauh ini dengan baik dan berintegritas.

“Kepada aparat keamanan TNI/Polri, saya juga berterimakasih dan memberi apresiasi yang tinggi. Semoga keamanan Kalimantan Utara tetap terjaga hingga selesainya pilkada dan terpilihnya kepala daerah yang definitif hasil pilkada 2020 ini,” kata Teguh. * rud.

Continue Reading

Kaltara

Pjs Gubernur Optimistis Prodi Kedokteran Atasi Minimnya Dokter di Kaltara

Published

on

By

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi dalam Seminar Kesehatan Urgensi Pembukaan Program Studi Kedokteran di Tengah Pandemi Covid-19 secara daring

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara mendukung penuh pembukaan Progam Pendidikan (Prodi) S1 Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan yang direncanakan Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan, Prodi S1 Kedokteran bisa menjadi solusi tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan minimnya tenaga kesehatan khususnya dokter di Kalimantan Utara.

“Provinsi ini masih sangat terbatas jumlah dokternya. Apalagi provinsi perbatasan ini perlu banyak tenaga untuk menjangkau wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman. Kita memang ada program ‘Dokter Terbang’, tetapi belum bisa menjangkau seluruh Kalimantan Utara,” kata Teguh Setyabudi dalam Seminar Kesehatan Urgensi Pembukaan Program Studi Kedokteran di Tengah Pandemi Covid-19 secara daring, Senin (30/11/2020).

Dan di tengah pendemi COVID-19 ini, selain masalah ketersediaan ruangan pelayanan di rumah sakit rujukan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi objek penting.

“Namun demikian di luar pandemi COVID-19 pun, tenaga kesehatan masih sangat terbatas. Kita berharap dibukanya Prodi Kedokteran akan menambah jumlah tenaga kesehatan di provinsi ini,” sebutnya.

Letak geografis Kalimantan Utara juga membuat jangkauan pelayanan belum merata. Oleh karenanya, Prodi Kedokteran diharapkan segera berjalan dan menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat langsung ditugaskan di daerah-daerah. Ini harapan besar bagi kita semua, seluruh masyarakat, dan pemerintah daerah di Kalimantan Utara,” sebutnya.

Untuk mewujudkan pembukaan Prodi Kedokteran lanjutnya, diperlukan komitmen dan keseriusan bersama antara UBT dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

“Di UBT sudah ada Fakultas Ilmu Kesehatan yang mencakup Kebidanan, dan Keperawatan yang masing-masing sudah bergelar S1. Terkait infrastruktur, UBT sudah memiliki laboratorium terpadu,” sebutnya.

Teguh mengatakan, Pemprov Kalimantan Utara juga bisa menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menjadi RS Pendidikan.

“Di Kalimantan Utara juga sudah banyak dokter S2 yang bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa. Ditambah lagi juga telah melakukan MoU dengan Unhas, Unmul, dan UNAIR, dan lainnya membuat dosen yang ada bisa berbagi melakukan pembinaan di prodi tersebut. Saya optimis UBT bisa memiliki prodi kesehatan secepatnya,” sebutnya.

Prodi tersebut kata Teguh selain sangat strategis untuk kemajuan UBT sendiri juga memiliki peran serta pembangunan yang sangat strategis bagi Kalimantan Utara khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari sisi bidang * rud. kesehatan.

Continue Reading

Kaltara

Kawasan Perbatasan Masih Jadi Priorita

Published

on

By

Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Dr Teguh Setyabudi mengungkapkan pengembangan kawasan perbatasan masih menjadi prioritas. Karena itu, ia mengumpulkan Camat dari wilayah perbatasan guna mengetahui perkembangan wilayah beranda terdepan NKRI ini pada Senin (30/11/2020) di Gedung Gadis, Jl Rambutan.

“Sebagaimana diketahui, Kaltara menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tak ayal, julukan sebagai batas negara selalu melekat di provinsi bungsu ini,”kata Teguh saat membuka Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara.

Sebagai beranda terdepan, kata Teguh, sudah seharusnya daerah perbatasan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga peningkatan sumber daya manusia di perbatasan. “Kita sudah melihat infrastruktur jalan yang terbangun di Krayan, ini salah satu bukti pemerintah hadir di sana, termasuk penyeragaman BBM satu harga yang sudah berjalan,”lanjutnya. Selain itu, perihal pertahanan dan keamanan juga harus diperhatikan dengan waspada mengingat berbatasan langsung dengan negara lain. Artinya, arus lalu lintas orang ke Malaysia juga harus menjadi perhatian serius.

“Karena itu, nawacita yang sudah ditetapkan pada periode lalu harus diupayakan. Program nawacita tentu masih menjadi perhatian kita bersama walau sudah berganti periode, jangan samapi apa yang diupayakan selama ini terhenti,”terangnya.

Karena itu, melalui rakor perbatasan ini ia berharap partisipasi masyarakat dalam membangun perbatasan dapat digambarkan melalui kegiatan yang tepat guna dan sasaran. Sehingga kualitas infrastruktur dasar di wilayah tersebut dapat diwujudkan. “Ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”jelasnya.

Teguh mengungkapkan, selama ini instansi terkait juga telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satunya melakukan koordinasi dengan bagian perbatasan pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Koordinasi ini dilakukan agar mengetahui permasalah yang terjadi di perbatasan. “Tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sadar bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun harus ada dukungan dari masyarakat, lembaga dan dunia usaha,”bebernya.

Pasalnya, melalui sinergitas tersebut, perlu dilakukan analisa permasalah pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga Pemprov Kaltara memiliki data valid yang dapat dipertanggung jawabkan secara empiris. Data tersebut pula yang akan menjadi pegangan gubernur untuk dilaporkan kepada Presiden RI tentang keadaan daerah perbatasan. “Sehingga nantinya, kita berharap pemerintah pusat juga memprioritaskan program pembangunan di daerah perbatasan Kaltara. Seperti yang kita rasakan saat ini,”tuntasnya. * min.

Continue Reading

Trending