Connect with us

ESDM Kaltara

Kuota Batu Bara Kaltara 6,2 Juta Ton

Published

on

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengunjungi lokasi tambang batubara, belum lama ini. Dilihat dari strukturnya, ekonomi Kaltara Triwulan I-2019 masih didominasi empat lapangan usaha utama, pertambangan dan penggalian (27,84 persen) salah satunya. – HUMASPROV KALTARA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menginginkan sektor pertambangan di Kaltara dapat sejajar dengan daerah yang lebih dulu maju.

Karena itu, provinsi termuda di Indonesia ini membutuhkan investasi dan modal untuk pembangunan. Tetapi, usaha itu menuai kendala yang lebih disebabkan turunnya kuota batubara pada tahun 2019 hanya 6.250.000 ton.

“Jika mengacu pada Domestic Market Obligation (DMO), Kaltara seharusnya mendapatkan 10 juta ton lebih. Namun ini menjadi lebih kontra produktif lagi, jika mengacu pada target penerimaan Kaltara yang dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dari sektor tambang berjumlah Rp 730.093.004.600 dengan penetapan kuota 6.250.000 ton,” kata Irianto.

Seharusnya, lanjut Irianto, kuota yang diberikan adalah 14.397.606 ton. Sebab, pada 2018 Kaltara diberi target penerimaan melalui sektor tambang sebesar Rp 690.155.185.882 dengan jumlah produksi 13.610.413 ton.


{"uid":0.7429215561116336,"hostPeerName":"https://kaltim-tribunnews-com.cdn.ampproject.org","initialGeometry":"{\"windowCoords_t\":0,\"windowCoords_r\":360,\"windowCoords_b\":633,\"windowCoords_l\":0,\"frameCoords_t\":2170.3333282470703,\"frameCoords_r\":330,\"frameCoords_b\":2770.3333282470703,\"frameCoords_l\":30,\"posCoords_t\":1917,\"posCoords_b\":2517,\"posCoords_r\":330,\"posCoords_l\":30,\"styleZIndex\":\"\",\"allowedExpansion_r\":60,\"allowedExpansion_b\":33,\"allowedExpansion_t\":0,\"allowedExpansion_l\":0,\"yInView\":0,\"xInView\":1}","permissions":"{\"expandByOverlay\":true,\"expandByPush\":true,\"readCookie\":false,\"writeCookie\":false}","metadata":"{\"shared\":{\"sf_ver\":\"1-0-35\",\"ck_on\":1,\"flash_ver\":\"26.0.0\",\"canonical_url\":\"https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/20/esdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo\",\"amp\":{\"canonical_url\":\"https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/20/esdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo\"}}}","reportCreativeGeometry":false,"isDifferentSourceWindow":false,"sentinel":"1-27911873672076295812","width":320,"height":600,"_context":{"ampcontextVersion":"1908222134250","ampcontextFilepath":"https://3p.ampproject.net/1908222134250/ampcontext-v0.js","sourceUrl":"https://kaltim.tribunnews.com/amp/2019/08/20/esdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=32&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&e-ios-scrollable-iframe=1&aoh=15668436271296&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fkaltim.tribunnews.com%2Famp%2F2019%2F08%2F20%2Fesdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2CfullReplaceHistory%2Cfragment%2CreplaceUrl","referrer":"https://www.google.com/","canonicalUrl":"https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/20/esdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo","pageViewId":"5792","location":{"href":"https://kaltim-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2019/08/20/esdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQEKAFwAQ%3D%3D#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com&prerenderSize=1&visibilityState=prerender&paddingTop=32&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&e-ios-scrollable-iframe=1&aoh=15668436271296&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fkaltim.tribunnews.com%2Famp%2F2019%2F08%2F20%2Fesdm-turunkan-kuota-batu-bara-kaltara-62-juta-ton-irianto-ingatkan-pelaku-tambang-penuhi-dmo&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2CfullReplaceHistory%2Cfragment%2CreplaceUrl"},"startTime":1566843633383,"tagName":"AMP-AD","mode":{"localDev":false,"development":false,"minified":true,"lite":false,"test":false,"version":"1908222134250","rtvVersion":"011908222134250"},"canary":false,"hidden":false,"initialLayoutRect":{"left":30,"top":1917,"width":300,"height":600},"initialIntersection":{"time":3731.8000000013853,"rootBounds":{"left":0,"top":0,"width":360,"height":633,"bottom":633,"right":360,"x":0,"y":0},"boundingClientRect":{"left":30,"top":1663.6666717529297,"width":300,"height":600,"bottom":2263.6666717529297,"right":330,"x":30,"y":1663.6666717529297},"intersectionRect":{"left":0,"top":0,"width":0,"height":0,"bottom":0,"right":0,"x":0,"y":0},"intersectionRatio":0},"domFingerprint":"1333626023","experimentToggles":{"pump-early-frame":true,"chunked-amp":true,"amp-ad-ff-adx-ady":false,"amp-list-load-more":true,"amp-consent-v2":true,"canary":false,"amp-story-v1":true,"hidden-mutation-observer":true,"a4aProfilingRate":false,"version-locking":true,"amp-auto-ads-adsense-holdout":false,"as-use-attr-for-format":false,"blurry-placeholder":true,"amp-playbuzz":true,"flexAdSlots":false,"fixed-elements-in-lightbox":true,"amp-access-iframe":true,"ios-scrollable-iframe":true,"amp-list-viewport-resize":true,"doubleclickSraExp":false,"doubleclickSraReportExcludedBlock":true,"ampdoc-closest":true,"amp-story-responsive-units":true,"ios-fixed-no-transfer":false},"sentinel":"1-27911873672076295812"}}" height="600" width="300" data-amp-3p-sentinel="1-27911873672076295812" allow="sync-xhr 'none';" allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="" marginwidth="0" marginheight="0" sandbox="allow-top-navigation-by-user-activation allow-popups-to-escape-sandbox allow-forms allow-modals allow-pointer-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts" style="margin: auto; padding: 0px !important; border: 0px !important; display: block; height: 600px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 0px; min-width: 0px; width: 300px; transform: translate(-50%, -50%); top: 0px; left: 0px; position: absolute; bottom: 0px; right: 0px;">

“Artinya, target pendapatan pada tahun ini seharusnya lebih tinggi, bukannya malah menurun,” ulas Gubernur.

Kebijakan DMO ini, adalah untuk mendukung dan mempercepat kemandirian dan ketahanan energi dan hanya menguntungkan dari sisi bisnis.

Karena itu, sudah saatnya sektor tambang ini dianggap sebagai sumber energi yang penting dan vital bagi negara, sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara ketat oleh pemerintah.

“Memang kebijakan DMO ini memunculkan pro dan kontra di tataran pelaksanaan, termasuk bagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kaltara. Namun mengingat tujuannya demi kepentingan bangsa dan negara, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kaltara mendukung kebijakan tersebut dan mengimbau kepada para pelaku usaha tambang batubara untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban tersebut, jangan mengeluh dahulu sebelum usaha,” beber Irianto.

Pemprov Kaltara sendiri saat ini telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dalam bentuk cetak biru (blue print) PPM dengan maksud untuk mengintegrasikan perencanaan strategis pembangunan secara terpadu. Ini dirumuskan ke dalam arah kebijakan yang dijadikan acuan oleh pemegang izin usaha pertambangan.

“Pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13/2016 yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara,” tuntas Gubernur. (Toni).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ESDM Kaltara

Listrik Langka, Irianto Undang Menteri ESDM

Published

on

By

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengatakan persoalan krisis listrik yang terjadi di Kaltara menjadi fokus perhatian utama untuk segera dicarikan solusi yang terbaik. Salah satu upaya agar krisis kelistrikan bisa ada solusi secara berkelanjutan dengan mengundang Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk datang ke provinsi termuda ini.

Hal ini dalam rangka menunjukkan potensi alam yang melimpah dan hendaknya mampu dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi bagi kepentingan masyarakat Kaltara. Sebab, melimpahnya sumber daya alam dinilai gubernur dapat memberikan solusi untuk memecahkan krisis listrik. Jika itu termanfaatkan, visi misi menjadikan provinsi Kaltara sebagai lumbung energi nasional tidak menjadi keniscayaan melainkan kenyataan.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kaltara, antara lain sumber daya air yang begitu melimpah. Tidak hanya itu, daerah yang mempunyai batas darat sepanjang 1034 km ini juga memiliki potensi alam batubara dan cadangan gas yang cukup banyak.

“Kita memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar, dan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar krisis listrik yang melanda Kaltara bisa segera teratasi,” ujar Irianto saat bertemu dengan Menteri ESDM beberapa waktu lalu. Gubernur mengundang Menteri ESDM ke Kaltara, untuk melihat potensi alam yang bisa dimanfaatkan sebagai energi terutama pemenuhan kebutuhan listrik.

Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut, bahkan membuat Presiden RI Joko Widodo tertarik hadir ke Kaltara untuk meletakkan batu pertama bendungan PLTA tersebut bulan Oktober mendatang.

“Insya Allah, di bulan Oktober mendatang Bapak Presiden akan datang meletakkan batu pertama bendungan di Peso,” ujar Irianto.

Bahkan presiden telah memanggil investor yang bersangkutan untuk pembangunan PLTA yaitu PT China Power Investment (CPI) ke Bali dan Jakarta beberapa waktu lalu. “Bendungan tahap I akan menghasilkan daya listrik sebanyak 660 megawatt (MW) dari total 6.080 MW listrik yang bisa dihasilkan dari lima bendungan yang direncanakan. Sehingga jika itu terwujud, maka akan PLTA pertama terbesar di Indonesia,” jelas Irianto.

Pembangunan PLTA dilaksanakan lima tahap. Proyek akan dikerjakan PT Kayan Hidro Energy (KHE) dan menggandeng investor lain seperti China Power Investment (CPI). investasi ditaksir mencapai 20 miliar USD. Gubernur memperikirakan, pembangunan bendungan tahap I diperkirakan akan selesai selama 5-6 tahun ke depan.

Sedangkan bendungan tahap II dan III akan dilakukan secara bersamaan, setelah tahap pertama selesai. Menyusul bendungan tahan IV dan V yang dibangun bersamaan pula. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTA tidak lebih dari 30 tahun.

Dalam pengembangan energi air, pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi.

Selain potensi air, batubara juga memiliki potensi yang sama. Bahkan dengan menggunakan teknologi, batubara dengan kalori rendah dapat ditingkatkan. Tentu saja, dapat memberikan nilai tambah terdapat nilai jual batubara karena diminati oleh pasar internasional.

“Dengan sistem upgrading, kalori batubara yang tadinya 3.100 kkal ditingkatkan menjadi 4.200 kkal. Rencananya berproduksi dengan input batubara 1,2 juta ton per tahun dan output-nya akan mendapatkan 1 juta ton per tahun,” sebut Irianto.

Kelebihannya diantaranya harga produksi lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi rata-rata minyak bumi yang berlaku di dunia saat ini serta batubara cair dapat dipergunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar pesawat jet, mesin diesel, serta bensin dan bahan bakar minyak biasa.

“Teknologi pengolahannya juga ramah lingkungan. Termasuk batu bara juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Penggunaan batubara pada industri kecil yang paling cocok adalah dalam bentuk briket,” jelasnya.

Di wilayah Rangau, Tanah Kuning, Bulungan, terdapat potensi batubara sebesar 600 juta ton. Gubernur menyarankan, PT PKN yang memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan pengusaha lokal yang memiliki Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk melakukan pembicaraan dengan baik perihal tumpang tindih yang terjadi.

Keduanya diharapkan melakukan negosiasi yang menguntungkan semua pihak termasuk masyarakat. Dengan potensi tersebut, direncanakan mampu dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 400 megawatt yang bisa menyuplai ke kawasan industri di Tanah Kuning.

“Jika dapat direalisasikan, dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat salah satunya tercipta lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Potensi lainnya yang cukup menjanjikan adalah melimpah ruahnya gas di Kaltara. Informasi yang diterima dari PT Pertamina, di wilayah Sei Menggaris di Kabupaten Nunukan, lanjut Gubernur telah siap memproduksi gas sekitar 30 MMFSCS dengan jangka ketahanan yang cukup lama. Hanya saja untuk ketahanan ketersediaan gas juga tergantung pada kondisi sumur yang ada. “Masing-masing sumur kan berbeda karakter,” ujarnya.

Artinya, pemerintah di Kaltara bisa lebih memanfaatkan SDA di Kaltara. Pasalnya, baik buruknya penghasilan di suatu daerah juga ditentukan dari cara pengelohan dan cara pemerintah setempat untuk memaksimalkan SDA yang ada. * Ton.

Continue Reading

ESDM Kaltara

Harga Mineral Bukan Logam Segera Miliki Pergub

Ferdi Manurun Tanduklangi Kadis ESDM Kaltara

Published

on

By

TARAKAN – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penetapan Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang akan menjadi acuan bagi kabupaten dan kota untuk patokan harga.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku operator pembuatan payung hukumnya, hampir merampungkan tahapan. Terbaru, organiasi perangkat daerah (OPD) pimpinan Ferdy Manurung Tanduklangi itu mengundang pihak terkait se Kaltara untuk menyosialisasikannya di Tarakan, belum lama ini.

Menurut Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kaltara, Adi Hernadi menuturkan, penerbitan aturan itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Bahwa di dalam salah satu lampirannya, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan mineral bukan logam dan batuan. Jadi ada patokan harga,” ujar Adi, ditemui disela pertemuan.

Fungsi aturan itu nantinya, akan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam memungut pajak. Sehingga diharapkan pelaku usaha dapat mempertimbangkan harga patokan saat melakukan kontrak dengan pembelinya.

“Kalau ternyata si pelaku usaha tadi menjual atau berkontrak dengan pembeli itu di bawah harga patokan. Nanti pajak yang dipungut sesuai harga patokan, tapi kalau lebih tinggi, dipungut berdasarkan harga kontrak, intinya itu,” urainya.

Harga mineral bukan logam dan batuan yang akan diatur dalam pergub, disesuaikan suplai and demand di masing-masing wilayah. Artinya, bisa saja harga berbeda di masing-masing wilayah. Karena itu, pihaknya sudah melakukan survei yang bekerjasama dengan dinas terkait di setiap daerah di Kaltara.

“Jangan sampai terjadi ketimpangan harga yang cukup jauh, antara daerah satu dan daerah lainnya,” imbuhnya. Pasalnya, itu menjadi sorotan kementerian terkait dalam pengusulannya untuk disetujui menjadi pergub. Sehingga diminta untuk dikaji lagi.

Adi berharap pergub itu bisa ditetapkan akhir tahun ini. Sehingga awal tahun sudah bisa diberlakukan. Pihaknya pun akan tetap melakukan pengawasan terhadap harga pasar, dengan melakukan peninjauan setiap tiga bulan, sesuai yang diatur dalam pergub nanti.

“Jangan sampai sudah ada pergub, ternyata nantinya ada ketidaksetujuan dari pelaku usaha maupun instansi,” kata dia. Diakuinya, tahapannya sudah dilalui, dari proses penggodokkan, hasil survei disosialisasikan.

Dengan pergub itu, pemerintah kabupaten dan kota juga mendapatkan sisi positifnya. Berupa penerimaan pajak asli daerah (PAD). Dengan adanya pergub nanti merevisi SK kepada daerah sebelumnya tentang harga pasar. Sehingga harga bisa sesuai dengan kondisi saat ini. * Ton.

Continue Reading

ESDM Kaltara

Lampu LTSHE Untuk Warga Kaltara

Published

on

By

MALINAU – Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) kembali membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada masyarakat yang berada di wilayah 3T (terpencil, tertinggal dan terluar) sebagai upaya realisasi program Pemerintah dalam memberikan akses penerangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desa gelap gulita, yang sampai dengan 73 tahun kemerdekaan Indonesia belum pernah merasakan akses energi listrik.

Kali ini, adalah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia, yang mendapatkan pembagian LTSHE. “Semoga warga desa bisa merasakan manfaat dan semoga anak-anak disini bisa belajar lebih giat lagi dengan adanya LTSHE ini,” ungkap Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Noor Arifin Muhammad saat menyerahkan LTSHE kepada masyarakat Desa Long Adiu, Malinau

“Pemerintah tengah fokus mewujudkan pra elektrifikasi dalam bentuk pembagian LTSHE ke daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar yang belum teraliri listrik dari PLN,” ujarnya. “Kalau umur panel suryanya bisa sampai 20 tahun. Panel suryanya hanya cukup dibersihkan saja. Semoga warga bisa merawat. Selain hemat energi, juga bisa menghemat biaya pengeluaran rumah tangga per bulannya,” tambah Arifin.

Pada kesempatan tersebut, Ditjen EBTKE menyerahkan secara simbolis 10 unit LTSHE kepada masyarakat Desa Long Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau bersama dengan Anggota Komisi VII DPR RI, dr. Ari Yusnita dan Kepala Bappeda Malinau, Drs. Kristian, M.Si.

1d76407b736f3a44b19d4aa20cf4d8c2_p.jpeg

Pada tahun 2018, program LTSHE akan dilaksanakan di 15 Provinsi, dengan jumlah unit LTSHE sebanyak 175 ribu unit. Salah satu provinsi yang akan menjadi lokasi pemasangan LTSHE adalah Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah unit sebanyak 275 unit, di 1 Kabupaten (Kab. Malinau), 3 Kecamatan dan 8 Desa.

LTSHE adalah program yang diamanahkan kepada Kementerian ESDM oleh Bapak Presiden sebagai solusi penerangan dan energi listrik, yang difokuskan bagi pedesaan yang terisolir dan sulit dijangkau PLN. Program ini merupakan perwujudan dari Nawacita Presiden RI khususnya Nawacita ke-3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk pelaksanaan Program Pemasangan LTSHE diatur dalam Perpres RI Nomor 47 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2018 tentang perubahan Permen 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

“Kondisi kelistrikan di Kab. Malinau masih jauh dari kata cukup, karena banyak desa-desa yang belum teraliri listrik,mudah-mudahan dengan adanya bantuan program nawacita LTSHE ini bisa mengurangi beban warga dan bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhannya, ” tutur Kristian mewakili Bupati Malinau. * Ton.

Continue Reading

Trending