Connect with us

Kaltara

Gubernur Kaltara Hadiri Rakornas Investasi 2020

Published

on

Rakornas Investasi 2020 yang dihadiri oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

JAKARTA – Bertempat di Grand Ballroom Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, hari ini digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 yang mengangkat tema “Investasi untuk Indonesia Maju”.

Acara yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi.

Secara umum, Rakornas ini membahas sejumlah permasalahan yang dihadapi daerah, dalam rangka memfasilitasi investasi di daerah.

Tujuan lainnya, untuk mengharmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta menyatukan visi pemerintah pusat dan daerah terkait target investasi maupun kebijakan terbaru yang perlu dipahami oleh seluruh aparat di pusat dan daerah.

“Saya menilai penting sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepala BKPM RI terkait percepatan realisasi investasi di Indonesia, ” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Adapun rekomendasinya, yakni penyediaan DAK bagi DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota, menyusun Peta indikasi sumber daya alam yang perlu untuk diinvestasikan, meningkatkan keamanan berinvestasi dari aparat penegak hukum di pusat dan daerah, peningkatan kelas atau level DPMPTSP di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Bahlil juga melakukan penandatanganan kesepakatan pengamanan realisasi investasi dengan Kapolri.

Presiden menekankan, saat ini semua negara berebutan investasi agar ada arus modal yang masuk. Semakin banyak arus modal yang masuk akan berdampak pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berlaku untuk di sebuah provinsi, kabupaten dan kota. Arus modal banyak, perputaran uang besar maka pertumbuhan ekonomi meningkat.

Indonesia harus tahu posisinya di dunia. Saat ini, Indonesia berada pada rangking 15 atau masuk kedalam G-20. Dari itu, banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara 4 besar dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2045. Ini apabila mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomo diatas 7 persen.

Indonesia, kata Presiden, butuh pekerja (kepala daerah khususnya) yang mampu menyelesaikan masalah. Layanan optimal tak hanya bagi investor yang memiliki usaha besar, tapi juga berlaku untuk usaha menengah dan kecil.

Dari itu, Presiden meminta kepada kepala daerah untuk menargetkan kepala DPMPTSP-nya untuk penerbitan perizinan UMKM.

Jangan menunggu, tapi datangi. Dengan perizinan yang dimiliki, UMKM itu akan memiliki kemudahan akses dalam permodalan dari perbankan. * min.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kaltara

Usai Debat, Pjs Gubernur Persilakan Masyarakat Tentukan Pilihan

Published

on

By

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi saat menghadiri debap publik ketiga Pilgub/Pilwagub Kaltara

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi menghadiri debat publik ketiga Pilgub/Pilwagub Kalimantan Utara yang dilangsungkan di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Bulungan, Senin (30/11/2020).

Teguh menilai, dari debat pertama hingga debat ketiga, selalu menghadirkan tema-tema aktual pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi).

Ia pun meminta masyarakat untuk bebas menentukan pilihannya berdasarkan program kerja dan visi misi yang ditawarkan tiga pasangan calon.

“Pilihan yang ada di hati nurani masyarakat pemilih, perlu dibuktikan dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara masing-masing pada Rabu 9 Desember mendatang,” sebutnya.

Ia menekankan pula agar masyarakat, penyelenggara, tim sukses, dan seluruh stakeholder meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

“Kita ingin pilkada Kalimantan Utara sukses, damai, berintegritas, partisipasi pemilih yang tinggi, serta aman dari Covid-19,” sebutnya.

Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat di provinsi bungsu ini untuk senantiasa bersuka cita menyambut pesta demokrasi lokal ini. Pilkada ia harapkan menjadi ajang persatuan, bukan ajang permusuhan dan ujaran kebencian.

“Beda pilihan tidak mesti memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah cukup baik di Kalimantan Utara. Sebaliknya pilkada adalah media pemersatu dan akses untuk melahirkan pemimpin yang membawa masyarakat Kalimantan Utara mewujudkan cita-cita otonom pemekaran daerah ini,” sebutnya.

Ia juga mengapresiasi penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menjalankan tahapan pilkada sejauh ini dengan baik dan berintegritas.

“Kepada aparat keamanan TNI/Polri, saya juga berterimakasih dan memberi apresiasi yang tinggi. Semoga keamanan Kalimantan Utara tetap terjaga hingga selesainya pilkada dan terpilihnya kepala daerah yang definitif hasil pilkada 2020 ini,” kata Teguh. * rud.

Continue Reading

Kaltara

Pjs Gubernur Optimistis Prodi Kedokteran Atasi Minimnya Dokter di Kaltara

Published

on

By

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi dalam Seminar Kesehatan Urgensi Pembukaan Program Studi Kedokteran di Tengah Pandemi Covid-19 secara daring

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara mendukung penuh pembukaan Progam Pendidikan (Prodi) S1 Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan yang direncanakan Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi mengatakan, Prodi S1 Kedokteran bisa menjadi solusi tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan minimnya tenaga kesehatan khususnya dokter di Kalimantan Utara.

“Provinsi ini masih sangat terbatas jumlah dokternya. Apalagi provinsi perbatasan ini perlu banyak tenaga untuk menjangkau wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman. Kita memang ada program ‘Dokter Terbang’, tetapi belum bisa menjangkau seluruh Kalimantan Utara,” kata Teguh Setyabudi dalam Seminar Kesehatan Urgensi Pembukaan Program Studi Kedokteran di Tengah Pandemi Covid-19 secara daring, Senin (30/11/2020).

Dan di tengah pendemi COVID-19 ini, selain masalah ketersediaan ruangan pelayanan di rumah sakit rujukan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi objek penting.

“Namun demikian di luar pandemi COVID-19 pun, tenaga kesehatan masih sangat terbatas. Kita berharap dibukanya Prodi Kedokteran akan menambah jumlah tenaga kesehatan di provinsi ini,” sebutnya.

Letak geografis Kalimantan Utara juga membuat jangkauan pelayanan belum merata. Oleh karenanya, Prodi Kedokteran diharapkan segera berjalan dan menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat langsung ditugaskan di daerah-daerah. Ini harapan besar bagi kita semua, seluruh masyarakat, dan pemerintah daerah di Kalimantan Utara,” sebutnya.

Untuk mewujudkan pembukaan Prodi Kedokteran lanjutnya, diperlukan komitmen dan keseriusan bersama antara UBT dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat.

“Di UBT sudah ada Fakultas Ilmu Kesehatan yang mencakup Kebidanan, dan Keperawatan yang masing-masing sudah bergelar S1. Terkait infrastruktur, UBT sudah memiliki laboratorium terpadu,” sebutnya.

Teguh mengatakan, Pemprov Kalimantan Utara juga bisa menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menjadi RS Pendidikan.

“Di Kalimantan Utara juga sudah banyak dokter S2 yang bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa. Ditambah lagi juga telah melakukan MoU dengan Unhas, Unmul, dan UNAIR, dan lainnya membuat dosen yang ada bisa berbagi melakukan pembinaan di prodi tersebut. Saya optimis UBT bisa memiliki prodi kesehatan secepatnya,” sebutnya.

Prodi tersebut kata Teguh selain sangat strategis untuk kemajuan UBT sendiri juga memiliki peran serta pembangunan yang sangat strategis bagi Kalimantan Utara khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dari sisi bidang * rud. kesehatan.

Continue Reading

Kaltara

Kawasan Perbatasan Masih Jadi Priorita

Published

on

By

Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara

TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Dr Teguh Setyabudi mengungkapkan pengembangan kawasan perbatasan masih menjadi prioritas. Karena itu, ia mengumpulkan Camat dari wilayah perbatasan guna mengetahui perkembangan wilayah beranda terdepan NKRI ini pada Senin (30/11/2020) di Gedung Gadis, Jl Rambutan.

“Sebagaimana diketahui, Kaltara menjadi salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tak ayal, julukan sebagai batas negara selalu melekat di provinsi bungsu ini,”kata Teguh saat membuka Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan Kaltara.

Sebagai beranda terdepan, kata Teguh, sudah seharusnya daerah perbatasan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga peningkatan sumber daya manusia di perbatasan. “Kita sudah melihat infrastruktur jalan yang terbangun di Krayan, ini salah satu bukti pemerintah hadir di sana, termasuk penyeragaman BBM satu harga yang sudah berjalan,”lanjutnya. Selain itu, perihal pertahanan dan keamanan juga harus diperhatikan dengan waspada mengingat berbatasan langsung dengan negara lain. Artinya, arus lalu lintas orang ke Malaysia juga harus menjadi perhatian serius.

“Karena itu, nawacita yang sudah ditetapkan pada periode lalu harus diupayakan. Program nawacita tentu masih menjadi perhatian kita bersama walau sudah berganti periode, jangan samapi apa yang diupayakan selama ini terhenti,”terangnya.

Karena itu, melalui rakor perbatasan ini ia berharap partisipasi masyarakat dalam membangun perbatasan dapat digambarkan melalui kegiatan yang tepat guna dan sasaran. Sehingga kualitas infrastruktur dasar di wilayah tersebut dapat diwujudkan. “Ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”jelasnya.

Teguh mengungkapkan, selama ini instansi terkait juga telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satunya melakukan koordinasi dengan bagian perbatasan pada daerah tingkat II yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Koordinasi ini dilakukan agar mengetahui permasalah yang terjadi di perbatasan. “Tentunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sadar bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun harus ada dukungan dari masyarakat, lembaga dan dunia usaha,”bebernya.

Pasalnya, melalui sinergitas tersebut, perlu dilakukan analisa permasalah pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga Pemprov Kaltara memiliki data valid yang dapat dipertanggung jawabkan secara empiris. Data tersebut pula yang akan menjadi pegangan gubernur untuk dilaporkan kepada Presiden RI tentang keadaan daerah perbatasan. “Sehingga nantinya, kita berharap pemerintah pusat juga memprioritaskan program pembangunan di daerah perbatasan Kaltara. Seperti yang kita rasakan saat ini,”tuntasnya. * min.

Continue Reading

Trending