Connect with us

Kaltara

Pemprov Kaltara Kembali Raih WTP Dari BPK RI

Published

on

Poto Bersama Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Seusai Penyerahan WTP Dari BK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Untuk keenam kalinya, Pemprov Kaltara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP ini kita terima dari Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis secara virtual melalui Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara Agus Priyono kepada Saya dan Ketua DPRD Norhayati Andris, Rabu (10/6/2020) dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan II tahun 2020 di gedung DPRD Kaltara.

BPK RI menilai LKPD Pemprov Kaltara disajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, terdapat pengungkapan yang memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.

“Bapak Harry Azhar menyatakan bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut sampai semester II, terdapat 91 temuan dengan 229 rekomendasi. Rekomendasi itu 212 atau 93 persen telah ditindaklanjuti dan termasuk tindaklanjut yang tertinggi di seluruh Indonesia. Dan 16 rekomendasi atau 6,99 persen masih proses, ” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Beliau memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang kita lakukan terus menerus terhadap LKPD 2019. Perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dianggap BPK RI sesuai planning atau rencana yang dibuat dalam rangka perbaikan penyajian LKPD.

Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyusunan LHP LKPD telah sesuai SAP Berbasis Akrual baik pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan. Untuk itu, BPK berkeyakinan untuk memberi opini WTP. Beliau tadi juga memberi selamat kepada kita atas WTP untuk keenam kalinya

“Kita masih ada PR. Kita akan bekerja keras untuk meningkatkan tanggungjawab urusan pendidikan menengah, perhubungan, dan energi sumber daya mineral. Meningkatkan ketertiban penatausahaan aset, dan menyusun penyusutan gedung/bangunan, jalan, kegiatan renovasi fisik sesuai standar akuntasi pemerintahan, ” ujarnya.

Berulang kali disampaikan bahwa opini WTP sejatinya bukanlah sebuah prestasi. Melainkan menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah. Sekali lagi, ini kewajiban bagi kepala daerah termasuk DPRD sebagai bagian pemerintahan daerah agar selalu taat asas, efektif, efisien, akuntabel, dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Beberapa tahun lalu, Harry menyatakan bahwa WTP mesti dibarengi peningkatan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan peningkatan ekonomi makro dan bidang sosial.

Untuk itu, Pemprov Kaltara berupaya keras dan akan konsisten memastikan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun memberi manfaat nyata untuk kesinambungan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa catatan perkembangan positif yang dicapai tahun 2019, antara lain jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 6,49 persen atau 48,61 ribu orang. Dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin Kaltara berjumlah 48,78 ribu atau 6,63 persen. Kemudian, gini ratio terus turun mendekati angka 0 yaitu 0,291.

Semakin mendekati 0 berarti pemerataan semakin baik, dampak pembangunan yang merata. Ada beberapa provinsi yang gini ratio-nya 0,4 yang menandakan kesejahteraan yang begitu timpang. Bersyukurlah bahwa kita ditakdirkan hidup dan merasakan pemerataan itu dengan nyata.

Soal IPM yang diminta terus ditingkatkan, IPM Kaltara telah jauh meningkat dibanding awal provinsi Kaltara terbentuk. IPM yang awalnya di angka 69, kini telah mencapai 71,56. Sedikit lebih rendah dibanding IPM Nasional 71,92. IPM kita yang telah meningkat itu menggambarkan kualitas manusia Kaltara makin bagus.

Tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2019 sebesar 4,40 persen lebih rendah dari bulan Februari 2019 sebanyak 5,54 persen, dan lebih rendah dari Agustus 2018 sebesar 5,22 persen. Ekonomi Kaltara tahun 2019 pun mampu tumbuh sebesar 6,91 persen lebih cepat dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,86 persen. Dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,02 persen.

Selain dibuktikan melalui indikator kesejahteraan, program strategis Pemprov Kaltara pada tahun 2019 telah banyak dirasakan manfaatnya. Antara lain merehab 437 unit rumah melalui dana APBD sebesar Rp 6,6 miliar. Dibantu alokasi APBN sebesar Rp 52,5 miliar untuk rehab 3.139 unit rumah. Sejak tahun 2016 sampai 2019, sudah sebanyak 10.499 rumah direhab baik yang menggunakan APBD maupun APBN.

Masyarakat perbatasan dan pedalaman juga disentuh program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Penumpang. Di Bidang Kesehatan, kita menjalankan program Dokter Terbang. Tahun 2019, sebanyak 3.329 warga perbatasan, tertinggal dan kepulauan) tersentuh program ini. Termasuk mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk meng-cover pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 37.480 warga kurang mampu.

Melalui APBD Kaltara 2019, kita telah menyelesaikan pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Untuk mensuplai barang ke sana, kita akan berdayakan BUMD PT Benuanta Kaltara Jaya.

Terimakasih kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara. Terimakasih kepada jajaran DPRD dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memberi masukan dalam penyelenggaraan Pemprov Kaltara. Bahwa kita memang harus bersinergi terus menerus dan memperbaharui niat lurus kita agar apa yang kita laksanakan terus on the track. * min.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kaltara

Pergub Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Sudah Ditandatangani Gubernur Kaltara

Published

on

By

infografis.

TANJUNG SELOR – Beberapa hari lalu, saya telah menandatangani dua Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemberian keringanan untuk pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Utara.Yang pertama, Pergub Nomor 44 Tahun 2020, tentang Pemberian Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Yang Tidak Terdaftar di Provinsi Kaltara.

Kemudian yang kedua, Pergub Nomor. 45 Tahun 2020, tentang Pemberian Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.Kedua Pergub ini sudah berlaku sejak 1 September 2020. Pemberlakuan Pergub ini, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan, serta memberikan keringanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bagi masyarakat bermotor atau bagi wajib pajak.

Di sisi lain, juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi KaltaraPergub Nomor 44, ditujukan kepada pemilik kendaraan roda 2 atau 4 yang melakukan pendaftaran balik nama di Provinsi Kaltara dengan diberikan keringanan proses secara gratis. Artinya, tidak ada biaya yang dipungut untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II). Pembebasan biaya ini di luar biaya Jasa Raharja dan biaya kepolisian. Itu tetap dikenakan, karena kendaraan mutasi harus ganti pelat nomor kendaraan dan ada biaya administrasinya sebagai PNBP.

Termasuk pembayaran Jasa Raharja.Sementara keringanan pada Pergub 45, berlaku juga untuk kendaraan roda 2 dan 4. Terkecuali alat berat. Kebijakan ini diterbitkan berkaitan dengan dampak pandemi covid-19, sehingga Pemprov Kaltara memberikan kemudahan dalam pengurusan adminstrasi biaya kendaraan bermotor.Kepada masyarakat yang belum membayar pajak atau terlambat pembayarannya, silakan datang ke Kantor Samsat setempat. Apalagi mumpung ada kesempatan keringanan biaya ini. Silakan manfaatkan momen ini. * rud.

Continue Reading

Kaltara

Gubernur Kaltara Dan Isteri Hadiri Acara Sunatan Massal

Published

on

By

Gubernur Kaltara Dr H irianto Lambrie Hadiri Acara Sunatan Massal di Tarakan.

TARAKAN – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, bersama istri, yang juga Ketua TP PKK Kaltara, Hj Rita Ratina Irianto, menghadiri kegiatan khitanan massal di SMA Negeri 3 Tarakan. Sebanyak 121 anak dikhitan secara massal dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

“Saya apresiasi program ini dapat berjalan baik. Di samping khitanan massal, dalam kesempatan sama ada pengobatan gratis yang digelar saat ini. Program ini kita kembangkan terus menerus dengan melibatkan dokter spesialis. Kegiatan pengobatan gratis ini, bagian dari program Dokter Terbang, ” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Program ini memiliki tujuan memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang ada dalam layanan kesehatan. Program ini juga, memiliki nilai strategis dalam upaya memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Khususnya di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan terisolir.

Baru-baru ini tim layanan Dokter Terbang baru saja melakukan pelayanan di tiga Desa di wilayah Bulungan. Yakni di Desa Long Bang, Desa Long Bia, dan terakhir di Desa Long Beluah.Pada 7 September nanti, layanan berobat gratis Dokter Terbang akan digelar di KM 56 Jalan Poros Bulungan-Berau, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

“Saya berharap program ini dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Di mana salah pelayanan dasar dapat kita maksimalkan, agar warga tidak mampu dapat ter-cover dengan program dokter terbang, ” ujarnya.

Alhamdulillah, saat sudah belasan ribu warga terlayani program ini, khususnya warga di wilayah perbatasan maupun pedalaman. Pada 2014, program dokter terbang melayani 264 orang. Lalu pada 2015 767 orang, dan 2016 475 orang. Kemudian di 2017 kembali dilaksanakan dengan jumlah pasien yang terlayani sebanyak 1.872 orang, pada 2018 sebanyak 2.677 orang dan di 2019 sebanyak 3.329 orang. Sementara yang terbaru, per 20 Agustus 2020, jumlah yang terlayani sebanyak 939 orang. Sehingga, total pasien yang terlayani sepanjang 2014 hingga 20 Agustus 2020 sebanyak 13.701 orang. * rud.

Continue Reading

Kaltara

Gubernur Hadiri Pengantar Tugas Kapolda Kaltara

Published

on

By

Gubernur Kaltara Dr H irianto Lambrie (kanan) bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono.

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, bersama istri sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara menghadiri acara pengantar tugas Kapolda Kalimantan Utara dari Irjen Pol Indrajit kepada Irjen Pol Bambang Kristiyono di Command Center Mapolda.

“Saya beserta istri menyerahkan cenderamata kepada Bapak Irjen Pol Indrajit beserta istri Ibu Indra Jati Indrajit. Sebagai Gubernur Kalimantan Utara dan diri pribadi, Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak Irjen Pol Indrajit sebagai Kapolda sejak bulan Maret 2018, ” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Irianto mengaku sangta mengenal baik beliau. Beliau juga seorang sahabat yang baik, dan orang baik. Memiliki watak kepemimpinan yang tegas. Beliau juga sangat humoris. Beliau adalah perintis Polda Kalimantan Utara hingga seperti sekarang ini.

“Saya dan kita semua tentunya mendoakan beliau dan segenap keluarganya agar tetap sehat dan diberkahi Allah SWT. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga terus mampu menjaga amanah dengan baik. Saya juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah baru kepada Bapak Irjen Pol Bambang Kristiyono. Semoga Polda Kalimantan Utara makin jaya dan terus mampu melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Utara, ” ungkap Irianto. * min.

Continue Reading

Trending